Persik kembali "gerogoti" APBD

KEDIRI - Beban keuangan APBD Kota Kediri dipastikan akan semakin berat. Wali Kota Kediri HA Maschut lagi-lagi mengisyaratkan permintaan anggaran untuk klub sepak bola Persik sebesar Rp25 miliar.

Angka yang cukup fantastis tersebut disampaikan Maschut sebagai biaya pembentukan badan hukum Persik. Menurut Wali Kota yang masih aktif menjabat Ketua Umum Persik ini, tidak lama lagi klub sepak bola itu akan berubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Seperti layaknya PDAM, Pemkot berkewajiban menyertakan modal sebagai kepemilikan Perusahaan Daerah (PD) Persik. "Sesuai ketentuan perusahaan daerah, pemda harus menyertakan modal dalam lembaga itu. Saya kira akan membutuhkan Rp25 miliar sebagai modal awal," ujar Maschut usai sholat Jumat di Pemkot Kediri, kemarin pagi.

Permintaan anggaran itu menurutnya akan dilakukan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mendatang, menyesuaikan jadwal yang disusun tim anggaran.

Dia berharap perubahan status Persik menjadi perusahaan daerah ini akan memicu kemandirian Persik dalam mengelola keuangan. Sebab selama ini klub sepak bola itu telah mengeruk anggaran negara yang cukup besar.

Meski masih belum terealisasi, Maschut berjanji akan mengoptimalkan pemberdayaan gedung olah raga (GOR) dan penjualan tiket pertandingan sebagai pemasukan tetap Persik. Ia mengakui pengelolaan pendapatan tiket selama ini masih amburadul akibat kebocoran di sana sini.

"Kita masih belum menghitung pembagian keuntungan dari perusahaan ini. Yang jelas tidak akan merugikan pemerintah," ujarnya.

Sementara itu disinggung peluang masuknya beberapa sponsor lain yang akan mendukung keuangan Persik, Maschut kembali tidak bisa memberikan kepastian. Dia berdalih molornya ketentuan dari PSSI tentang sponsorship ini menjadi penghambat masuknya perusahaan rokok PT Gudang Garam sebagai sponsor.

Menanggapi hal itu, Direktur LSM Masyarakat Informasi Peran Serta, Zainal Arifin meragukan kemampuan Pemkot dalam mengelola PD Persik. Kinerja pengurus Persik saat ini cukup menjadi test case atau bukti ketidakprofesionalan mereka dalam mengurus klub sepak bola ini.

"Saya khawatir uang negara puluhan miliar itu akan terbuang sia-sia. Saat ini saja pengurus Persik belum pernah membuat laporan keuangan secara terbuka dan profesional," ujar Arifin.
(Hari Tri Wasono/Sindo/hmr)