Pemerintah Minta Nurdin Halid Mengundurkan Diri

Pemerintah, melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Adhyaksa Dault, meminta Nurdin Khalid yang saat ini mendekam di penjara Cipinang, Jakarta, secara ksatria mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PSSI.

"Saya meminta Nurdin Halid untuk mengundurkan diri. Tidak ada kebencian kami kepada Nurdin Halid karena belum juga punya visi untuk memajukan sepakbola nasional. Tapi karena ada masalah hukum, sebaiknya dia mengundurkan diri," kata Adhyaksa kepada wartawan di kantornya di Senayan, Jakarta, Selasa.

Seandainya Nurdin Halid sudah bebas dari hukuman penjara pun Adhyaksa tetap mengimbau mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar itu untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum PSSI.

Imbauan pengunduran diri terhadap Nurdin Halid sebenarnya sudah sering dilontarkan oleh Adhyaksa dalam berbagai kesempatan demi kebaikan persepakbolaan nasional ke depan.

Tapi desakan mundur terhadap Nurdin hanya terdengar di luar karena pengurus PSSI terkesan menutup-tutupi permasalahan yang ada.

Adhyaksa juga mengimbau PSSI segera melakukan pembenahan di tubuh organisasi itu karena pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap sebuah organisasi independen.

Ia mendesak para pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berkata jujur kepada masyarakat mengenai kondisi yang sebenarnya dalam tubuh organisasi sepakbola itu.

"Saya meminta agar para pengurus PSSI sekarang ini bisa berkata jujur kepada masyarakat bagaimana sebenarnya kondisi kepengurusan sekarang ini," kata Adhyaksa.

Pemerintah tidak berwenang mencampuri urusan internal PSSI dan hanya bisa mengimbau PSSI untuk segera membenahi diri dengan memilih ketua umum yang baru menggantikan Nurdin Halid.

Adhyaksa juga menyinggung evaluasi terhadap berbagai event olahraga sehubungan dengan Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang dipusatkan di Gedung Tenis Tertutup Senayan Jakarta.

Selain itu, Mennegpora menyorot pembatasan jumlah cabang olahraga pada PON 2012 di Riau, kemungkinan sedikitnya cabang olahraga andalan Indonesia pada SEA Games 2009 Laos, persiapan Asian Beach Games (ABG) Oktober 2008 di Bali, dan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi.

Pada PON 2012 mendatang di Riau, Adhyaksa meminta tuan rumah benar-benar melaksanakan kesepakatan untuk membatasi cabang olahraga dengan fokus pada cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade.

"Kalau pun ada cabang tradional yang non-Olimpiade, maksimal hanya empat cabang," katanya.

Mengenai pelaksanaan SEA Games 2009 di Laos yang menurut rencana hanya mempertandingkan 25 cabang olahraga, Indonesia mengkhawatirkan tuan rumah Laos akan melombakan cabang yang tidak banyak dikenal Indonesia.

Jika itu terjadi maka akan menutup peluang Indonesia meraih lebih banyak medali emas sekaligus mengancam tekad memperbaiki peringkat di SEA Games 2009.

"Kalau nantinya hanya ada delapan cabang yang benar-benar bisa diandalkan, lebih baik Indonesia tidak ikut SEA Games Laos," kata Adhyaksa.

Mengenai penghargaan pada atlet yang berprestasi, Adhyaksa mengungkapkan, sejak 2006, pemerintah melalui Menegpora telah memberikan 200 rumah yang masing-masing senilai Rp100 juta kepada atlet dan mantan atlet, serta menyalurkan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Saya menginginkan ke depan tidak ada lagi atlet yang hanya diangkat sebagai satpam, tapi benar-benar sebagai pegawai negeri," katanya. [antara]