Perjalanan kompetisi sepak bola nasional musim ini terancam berhenti sebelum berakhir. Banyak klub yang mulai berteriak tak kuat melanjutkan perjalanan. Apa solusinya?
NASI telah menjadi bubur. Kompetisi sudah di tengah jalan.
Entah itu Indonesia Super League (ISL) maupun Divisi Utama 2008/2009. Banyak klub sudah mengontrak pemain dengan tidak rasional.
Meski uang belum didapat, banyak klub tetap mengikat kontrak pemain dengan nilai tinggi. Kini masalah menghadang klub, utamanya klub-klub pelat merah.
Gaji pemain terlambat dibayar. Bahkan, ada yang belum dibayar. Tak sedikit pula yang berutang agar tetap bisa melakoni pertandingan. Pasalnya, dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mereka harapkan tidak mengucur.
Eksistensi kompetisi musim ini pun ikut terancam. Nah, di tengah situsi seperti itu, saling menyalahkan tentu bukan sikap yang arif.
"Mundur di tengah kompetisi jelas bukan sikap yang sportif," kata Iwan Syafe'i, tokoh sepak bola asal Jawa Timur.
Demi kelangsungan kompetisi, solusi pun harus ditemukan. Jika tidak, kompetisi musim ini bisa jadi benar-benar berhenti sebelum berakhir. Lantas, apa solusi untuk keluar dari krisis tersebut?
Arif Budi Santoso menawarkan solusi. Manajer tim ISL PKT Bontang itu mengajak semua klub duduk bersama guna berpikir untuk merumuskan cara terbaik memangkas pengeluaran klub.
Sasaran utamanya adalah pos untuk pembiayaan kontrak pemain. Sebab, anggaran kontrak pemain merupakan pengeluaran terbesar klub.
"Agak repot memang. Sebab, semua sudah tertuang dalam kontrak. Mengubahnya jelas sulit," ujar Arif.
Namun, dia menilai perubahan itu masih bisa dijalankan. Tentunya, ada beberapa syarat. Pertama, ada kesepakatan semua klub. Kedua, klub harus komitmen menjalankannya. Ketiga, tentu tidak terlalu merugikan pemain.
Artinya, kepentingan klub dan hak pemain tidak timpang. "Jika semua klub bersuara sama, saya pikir pemain pasti mengikutinya. Namun, itu juga harus diperkuat dengan regulasi dari PSSI dan BLI," urainya.
Solusi lain disodorkan Iwan. Manajer Bentoel Galatama di era 1980-an itu berpendapat bahwa prestasi adalah jawaban untuk keluar dari krisis. Dengan prestasi, klub bisa menjual diri, baik kepada sponsor maupun penonton. Jika klub selalu tampil apik, penonton pasti akan membanjiri stadion.
Dengan begitu, sponsor pun bakal tertarik masuk ke klub. Kucuran APBD pun tak lagi diperlukan. "Tapi, kondisi itu harus diimbangi dengan manajemen yang baik. Jika dikelola dengan baik, sumber tersebut bisa diandalkan untuk menghidupi klub," papar Iwan.
Jika tetap berharap kepada APBD, Manajer Persela Lamongan Masfuk menawarkan solusinya. Ketua Umum Persela Lamongan tersebut mengungkapkan, klub harus berani transparan dalam penggunaannya. Klub harus berani mengikuti aturan yang ada. Juga, harus berani menegakkan aturan. "Kalau niatnya bagus, kenapa harus takut," ujarnya.
Ketakutan menggunakan dana APBD, menurut dia, tidak beralasan. Sebab, tidak ada larangan khusus untuk menggunakannya. Yang ada hanyalah aturan dalam menggunakannya. Menurut Masfuk, setiap klub harus jeli membaca dan menerapkan aturan itu. Jika ada ketakutan menggunakannya, justru hal itu menimbulkan pertanyaan.
Masfuk menyebutnya pasti ada situasi yang tidak kondusif. Terutama menyangkut hubungan eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Untuk itu, pria yang juga bupati Lamongan tersebut menyarankan agar pengurus klub harus menciptakan situasi yang kondusif di daerahnya.
Dengan begitu, klub akhirnya tetap bisa menggunakan dana APBD. "Klub sepak bola adalah sarana promosi dan memasarkan daerah," tegasnya. [jawapos]
Rabu, 17 September 2008
KLB Anarkis Suporter
Insiden kerusuhan di Makassar menambah panjang daftar kerusuhan. PSSI menetapkan kejadian luar biasa (KLB) di Liga Super 2008/2009 anarkistis.
Mencengangkan bila melihat maraknya kasus kerusuhan Liga Super 2008/2009. Komisi Disiplin (Komdis) PSSI mencatat sedikitnya ada tujuh insiden kerusuhan yang menyita perhatian. Padahal, kompetisi baru memasuki pekan kedelapan dengan sepuluh jumlah pertandingan terbanyak. Wakil Komdis PSSI Bernhard Limbong menyatakan kekerasan sepak bola Indonesia sudah kronis.
’’Kondisinya sudah luar biasa. Intensitas insiden yang muncul semakin sering. Suporter semakin susah diatur. Ini merupakan cermin dari ’miringnya’ negara. Tekanan ekonomi terbawa ke lapangan. Tidak ada sikap gentle dari mereka. Kalah-menang kan biasa. Suporter PSM segera dicekal, selain denda uang bagi klub. Pelanggaran mereka sangat berat dan tidak terpuji. Mereka melanggar kode disiplin sepak bola. Posisi mereka sama di muka hukum,” tandas Limbong kepada SINDO kemarin.
Karena itu, Komdis kemungkinan besar akan memberlakukan pencekalan atribut buat suporter PSM yang berlaku anarkistis saat klub berjuluk Juku Eja ini kalah 1-3 dari Persela Lamongan di Stadion Andi Mattalatta, Senin (15/9). Namun, Limbong menambahkan, vonis Komdis atas kerusuhan supporter PSM akan diputuskan bersamaan dengan kasus lain hari ini.
’’Kasus PSM akan diputuskan besok (hari ini). Minggu depan Komdis tidak mengagendakan rapat, kecuali bersifat mendadak. Kasus PSM akan dibahas bersama insiden Arema serta protes keras Persib Bandung. Khusus Arema, tampaknya mereka harus memindah stadion saat home,” lanjutnya.
Persoalannya, Komdis mengaku bingung karena sanksi pelarangan atribut dan pertandingan tanpa penonton tidak sepenuhnya efektif. Bahkan, keputusan Komdis menambah sanksi hanya menimbulkan efek jera yang sifatnya sementara.
’’Oknum suporter salah kaprah. Sanksi ditambah, itu pasti. Namun, apakah efektif? Harus dilihat dahulu filsafat sosiologi atau hukumnya. Toh, pelaku kejahatan narkoba tetap marak, meski hukuman mati berlaku. Kami belum bisa menetapkan formula ideal. Kerusuhan itu tidak berdiri sendiri, tapi terkait sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Nugraha Besoes menyatakan sikap dewasa dan legawa harus dimiliki suporter dalam menyikapi setiap hasil pertandingan.
’’Kompetisi belum separuh digulirkan, tapi insiden kerusuhan sangat tinggi, lebih tinggi dari musim lalu. Situasi ini mengkhawatirkan. Kami jadi bertanya, sepak bola sekarang mau apa?” ujar Nugraha, mengeluh. Nugraha mengingatkan suporter harus introspeksi diri dan tidak menggunakan situasi tertentu sebagai kambing hitam. Namun, sanksi lebih berat cukup ideal sebagai solusi sementara.
’’Kondisinya mengerikan, apalagi bila dihubungkan dengan gejala sosial masyarakat secara umum. Namun, suporter seharusnya bisa menghapus kebencian dari dirinya sendiri. Jangan menyalahkan keadaan, terlebih perangkat pertandingan juga terus diperbaiki. Penegakan hukum sepak bola lebih tegas dan disiplin diperlukan. Penambahan hukuman bisa dilakukan,” pungkasnya. [sindo]
Mencengangkan bila melihat maraknya kasus kerusuhan Liga Super 2008/2009. Komisi Disiplin (Komdis) PSSI mencatat sedikitnya ada tujuh insiden kerusuhan yang menyita perhatian. Padahal, kompetisi baru memasuki pekan kedelapan dengan sepuluh jumlah pertandingan terbanyak. Wakil Komdis PSSI Bernhard Limbong menyatakan kekerasan sepak bola Indonesia sudah kronis.
’’Kondisinya sudah luar biasa. Intensitas insiden yang muncul semakin sering. Suporter semakin susah diatur. Ini merupakan cermin dari ’miringnya’ negara. Tekanan ekonomi terbawa ke lapangan. Tidak ada sikap gentle dari mereka. Kalah-menang kan biasa. Suporter PSM segera dicekal, selain denda uang bagi klub. Pelanggaran mereka sangat berat dan tidak terpuji. Mereka melanggar kode disiplin sepak bola. Posisi mereka sama di muka hukum,” tandas Limbong kepada SINDO kemarin.
Karena itu, Komdis kemungkinan besar akan memberlakukan pencekalan atribut buat suporter PSM yang berlaku anarkistis saat klub berjuluk Juku Eja ini kalah 1-3 dari Persela Lamongan di Stadion Andi Mattalatta, Senin (15/9). Namun, Limbong menambahkan, vonis Komdis atas kerusuhan supporter PSM akan diputuskan bersamaan dengan kasus lain hari ini.
’’Kasus PSM akan diputuskan besok (hari ini). Minggu depan Komdis tidak mengagendakan rapat, kecuali bersifat mendadak. Kasus PSM akan dibahas bersama insiden Arema serta protes keras Persib Bandung. Khusus Arema, tampaknya mereka harus memindah stadion saat home,” lanjutnya.
Persoalannya, Komdis mengaku bingung karena sanksi pelarangan atribut dan pertandingan tanpa penonton tidak sepenuhnya efektif. Bahkan, keputusan Komdis menambah sanksi hanya menimbulkan efek jera yang sifatnya sementara.
’’Oknum suporter salah kaprah. Sanksi ditambah, itu pasti. Namun, apakah efektif? Harus dilihat dahulu filsafat sosiologi atau hukumnya. Toh, pelaku kejahatan narkoba tetap marak, meski hukuman mati berlaku. Kami belum bisa menetapkan formula ideal. Kerusuhan itu tidak berdiri sendiri, tapi terkait sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Nugraha Besoes menyatakan sikap dewasa dan legawa harus dimiliki suporter dalam menyikapi setiap hasil pertandingan.
’’Kompetisi belum separuh digulirkan, tapi insiden kerusuhan sangat tinggi, lebih tinggi dari musim lalu. Situasi ini mengkhawatirkan. Kami jadi bertanya, sepak bola sekarang mau apa?” ujar Nugraha, mengeluh. Nugraha mengingatkan suporter harus introspeksi diri dan tidak menggunakan situasi tertentu sebagai kambing hitam. Namun, sanksi lebih berat cukup ideal sebagai solusi sementara.
’’Kondisinya mengerikan, apalagi bila dihubungkan dengan gejala sosial masyarakat secara umum. Namun, suporter seharusnya bisa menghapus kebencian dari dirinya sendiri. Jangan menyalahkan keadaan, terlebih perangkat pertandingan juga terus diperbaiki. Penegakan hukum sepak bola lebih tegas dan disiplin diperlukan. Penambahan hukuman bisa dilakukan,” pungkasnya. [sindo]
KLB Anarkis Suporter
Insiden kerusuhan di Makassar menambah panjang daftar kerusuhan. PSSI menetapkan kejadian luar biasa (KLB) di Liga Super 2008/2009 anarkistis.
Mencengangkan bila melihat maraknya kasus kerusuhan Liga Super 2008/2009. Komisi Disiplin (Komdis) PSSI mencatat sedikitnya ada tujuh insiden kerusuhan yang menyita perhatian. Padahal, kompetisi baru memasuki pekan kedelapan dengan sepuluh jumlah pertandingan terbanyak. Wakil Komdis PSSI Bernhard Limbong menyatakan kekerasan sepak bola Indonesia sudah kronis.
’’Kondisinya sudah luar biasa. Intensitas insiden yang muncul semakin sering. Suporter semakin susah diatur. Ini merupakan cermin dari ’miringnya’ negara. Tekanan ekonomi terbawa ke lapangan. Tidak ada sikap gentle dari mereka. Kalah-menang kan biasa. Suporter PSM segera dicekal, selain denda uang bagi klub. Pelanggaran mereka sangat berat dan tidak terpuji. Mereka melanggar kode disiplin sepak bola. Posisi mereka sama di muka hukum,” tandas Limbong kepada SINDO kemarin.
Karena itu, Komdis kemungkinan besar akan memberlakukan pencekalan atribut buat suporter PSM yang berlaku anarkistis saat klub berjuluk Juku Eja ini kalah 1-3 dari Persela Lamongan di Stadion Andi Mattalatta, Senin (15/9). Namun, Limbong menambahkan, vonis Komdis atas kerusuhan supporter PSM akan diputuskan bersamaan dengan kasus lain hari ini.
’’Kasus PSM akan diputuskan besok (hari ini). Minggu depan Komdis tidak mengagendakan rapat, kecuali bersifat mendadak. Kasus PSM akan dibahas bersama insiden Arema serta protes keras Persib Bandung. Khusus Arema, tampaknya mereka harus memindah stadion saat home,” lanjutnya.
Persoalannya, Komdis mengaku bingung karena sanksi pelarangan atribut dan pertandingan tanpa penonton tidak sepenuhnya efektif. Bahkan, keputusan Komdis menambah sanksi hanya menimbulkan efek jera yang sifatnya sementara.
’’Oknum suporter salah kaprah. Sanksi ditambah, itu pasti. Namun, apakah efektif? Harus dilihat dahulu filsafat sosiologi atau hukumnya. Toh, pelaku kejahatan narkoba tetap marak, meski hukuman mati berlaku. Kami belum bisa menetapkan formula ideal. Kerusuhan itu tidak berdiri sendiri, tapi terkait sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Nugraha Besoes menyatakan sikap dewasa dan legawa harus dimiliki suporter dalam menyikapi setiap hasil pertandingan.
’’Kompetisi belum separuh digulirkan, tapi insiden kerusuhan sangat tinggi, lebih tinggi dari musim lalu. Situasi ini mengkhawatirkan. Kami jadi bertanya, sepak bola sekarang mau apa?” ujar Nugraha, mengeluh. Nugraha mengingatkan suporter harus introspeksi diri dan tidak menggunakan situasi tertentu sebagai kambing hitam. Namun, sanksi lebih berat cukup ideal sebagai solusi sementara.
’’Kondisinya mengerikan, apalagi bila dihubungkan dengan gejala sosial masyarakat secara umum. Namun, suporter seharusnya bisa menghapus kebencian dari dirinya sendiri. Jangan menyalahkan keadaan, terlebih perangkat pertandingan juga terus diperbaiki. Penegakan hukum sepak bola lebih tegas dan disiplin diperlukan. Penambahan hukuman bisa dilakukan,” pungkasnya. [sindo]
Mencengangkan bila melihat maraknya kasus kerusuhan Liga Super 2008/2009. Komisi Disiplin (Komdis) PSSI mencatat sedikitnya ada tujuh insiden kerusuhan yang menyita perhatian. Padahal, kompetisi baru memasuki pekan kedelapan dengan sepuluh jumlah pertandingan terbanyak. Wakil Komdis PSSI Bernhard Limbong menyatakan kekerasan sepak bola Indonesia sudah kronis.
’’Kondisinya sudah luar biasa. Intensitas insiden yang muncul semakin sering. Suporter semakin susah diatur. Ini merupakan cermin dari ’miringnya’ negara. Tekanan ekonomi terbawa ke lapangan. Tidak ada sikap gentle dari mereka. Kalah-menang kan biasa. Suporter PSM segera dicekal, selain denda uang bagi klub. Pelanggaran mereka sangat berat dan tidak terpuji. Mereka melanggar kode disiplin sepak bola. Posisi mereka sama di muka hukum,” tandas Limbong kepada SINDO kemarin.
Karena itu, Komdis kemungkinan besar akan memberlakukan pencekalan atribut buat suporter PSM yang berlaku anarkistis saat klub berjuluk Juku Eja ini kalah 1-3 dari Persela Lamongan di Stadion Andi Mattalatta, Senin (15/9). Namun, Limbong menambahkan, vonis Komdis atas kerusuhan supporter PSM akan diputuskan bersamaan dengan kasus lain hari ini.
’’Kasus PSM akan diputuskan besok (hari ini). Minggu depan Komdis tidak mengagendakan rapat, kecuali bersifat mendadak. Kasus PSM akan dibahas bersama insiden Arema serta protes keras Persib Bandung. Khusus Arema, tampaknya mereka harus memindah stadion saat home,” lanjutnya.
Persoalannya, Komdis mengaku bingung karena sanksi pelarangan atribut dan pertandingan tanpa penonton tidak sepenuhnya efektif. Bahkan, keputusan Komdis menambah sanksi hanya menimbulkan efek jera yang sifatnya sementara.
’’Oknum suporter salah kaprah. Sanksi ditambah, itu pasti. Namun, apakah efektif? Harus dilihat dahulu filsafat sosiologi atau hukumnya. Toh, pelaku kejahatan narkoba tetap marak, meski hukuman mati berlaku. Kami belum bisa menetapkan formula ideal. Kerusuhan itu tidak berdiri sendiri, tapi terkait sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Nugraha Besoes menyatakan sikap dewasa dan legawa harus dimiliki suporter dalam menyikapi setiap hasil pertandingan.
’’Kompetisi belum separuh digulirkan, tapi insiden kerusuhan sangat tinggi, lebih tinggi dari musim lalu. Situasi ini mengkhawatirkan. Kami jadi bertanya, sepak bola sekarang mau apa?” ujar Nugraha, mengeluh. Nugraha mengingatkan suporter harus introspeksi diri dan tidak menggunakan situasi tertentu sebagai kambing hitam. Namun, sanksi lebih berat cukup ideal sebagai solusi sementara.
’’Kondisinya mengerikan, apalagi bila dihubungkan dengan gejala sosial masyarakat secara umum. Namun, suporter seharusnya bisa menghapus kebencian dari dirinya sendiri. Jangan menyalahkan keadaan, terlebih perangkat pertandingan juga terus diperbaiki. Penegakan hukum sepak bola lebih tegas dan disiplin diperlukan. Penambahan hukuman bisa dilakukan,” pungkasnya. [sindo]
Selasa, 16 September 2008
Partai PSM-Persela Rusuh
Pertandingan sepakbola Indonesia Super League (ISL) antara PSM Makassar melawan Persela Lamongan di Stadion Andi Mattalatta di Makassar, Senin (15/9) malam, rusuh. Sehingga pertandingan dihentikan pada menit ke 70, namun akhirnya dilanjutkan kembali.
Pertandingan dihentikan saat Persela menciptakan gol ketiga sehingga unggul 3-1 atas PSM Makassar.
Penonton turun ke lapangan, sehingga petugas keamanan serentak berusaha mengendalikan situasi. Namun, akhirnya situasi mulai bisa dikendalikan dan pertandingan dilanjutkan.
Polisi Kejar Penonton
Aparat kepolisian terus melakukan pengejaran atas suporter PSM Makassar yang melakukan tindakan kekerasan di Stadion Mattoanging Andi Mattalata, Makassar. Saat kerusuhan terjadi, wasit terpaksa menghentikan sementara pertandingan setelah melihat situasi menjadi kacau.
Suasana di tempat berlangsungnya pertandingan antara PSM Makassar melawan Persela Lamongan benar-benar kacau. Pertandingan mulai tidak terkendali saat PSM Makassar tertinggal 1-3 dari Persela Lamongan.
Ribuan suporter PSM Makassar mulai beringas dan melakukan pelemparan ke tengah lapangan. Pertandingan mulai kacau karena lemparan tidak hanya ke lapangan namun juga basemen yang ditempati oleh pemain-pemain Persela Lamongan.
Ribuan suporter PSM yang tidak menerima kekalahan timnya mengamuk dan melempari petugas keamanan dan para pemain Persela di bangku cadangan dengan batu dan botol minuman. Sebuah pagar besi yang membatasi para penonton dengan pemain, dirobohkan oleh suporter yang marah.
Pertandingan akhirnya dilanjutkan setelah suasana dapat dikendalikan. Meski demikian, PSM Makassar terancam mendapat hukuman dari PSSI akibat kejadian tersebut.
Untuk mengantisipasi kekacauan tersebut, aparat kepolisian di bawah kendali Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar Burhanuddin Andi melakukan pengejaran terhadap suporter yang melakukan tindak kerusuhan. Ratusan aparat kepolisian mengejar para suporter tersebut hingga ke luar lapangan.
Pertandingan dihentikan saat Persela menciptakan gol ketiga sehingga unggul 3-1 atas PSM Makassar.
Penonton turun ke lapangan, sehingga petugas keamanan serentak berusaha mengendalikan situasi. Namun, akhirnya situasi mulai bisa dikendalikan dan pertandingan dilanjutkan.
Polisi Kejar Penonton
Aparat kepolisian terus melakukan pengejaran atas suporter PSM Makassar yang melakukan tindakan kekerasan di Stadion Mattoanging Andi Mattalata, Makassar. Saat kerusuhan terjadi, wasit terpaksa menghentikan sementara pertandingan setelah melihat situasi menjadi kacau.
Suasana di tempat berlangsungnya pertandingan antara PSM Makassar melawan Persela Lamongan benar-benar kacau. Pertandingan mulai tidak terkendali saat PSM Makassar tertinggal 1-3 dari Persela Lamongan.
Ribuan suporter PSM Makassar mulai beringas dan melakukan pelemparan ke tengah lapangan. Pertandingan mulai kacau karena lemparan tidak hanya ke lapangan namun juga basemen yang ditempati oleh pemain-pemain Persela Lamongan.
Ribuan suporter PSM yang tidak menerima kekalahan timnya mengamuk dan melempari petugas keamanan dan para pemain Persela di bangku cadangan dengan batu dan botol minuman. Sebuah pagar besi yang membatasi para penonton dengan pemain, dirobohkan oleh suporter yang marah.
Pertandingan akhirnya dilanjutkan setelah suasana dapat dikendalikan. Meski demikian, PSM Makassar terancam mendapat hukuman dari PSSI akibat kejadian tersebut.
Untuk mengantisipasi kekacauan tersebut, aparat kepolisian di bawah kendali Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar Burhanuddin Andi melakukan pengejaran terhadap suporter yang melakukan tindak kerusuhan. Ratusan aparat kepolisian mengejar para suporter tersebut hingga ke luar lapangan.
TImnas Senior Akan Ujicoba ke Myanmar
Timnas senior akan ikut serta dalam kejuaraan Grand Royal Challenger Cup 2008 di Myanmar pada 9-15 Nopember sebagai ajang ujicoba jelang Piala AFF 2008.
"Kami sudah mengirim surat kesediaan ke panitia untuk mendaftar ikut turnamen itu." kata Hamka Kadi, Wakil Ketua Badan Timnas, di Jakarta, Senin.
Hamka menilai bahwa keikutsertaan timnas di ajang ini setelah melihat akan tampilnya timnas Cina, India, Thailand, Vietnam dan tuan rumah Myanmar.
"Keterangan mereka itu adalah timnas jadi tidak meragukan untuk ikut event ini," katanya.
Ditanya materi pemain yang dipanggil pada awal Nopember untuk masuk pelatnas, Hamka menyatakan, hal itu sepenuhnya menjadi hak pelatih Benny Dollo.
"Bisa saja terjadi perubahan pemain," katanya. Sebelumnya, Benny Dollo telah mengumpulkan 21 pemain di ajang Piala Kemerdekaan 2008 lalu.
Disinggung soal hadiah Piala Kemerdekaan 2008, Hamka mengaku belum menerimanya dari Panitia, "Sebaiknya tanya ke panitia karena hingga saat ini, kami belum menerimanya," katanya.
Di ajang itu, timnas senior juara berhak atas hadiah 27 ribu dolar, timnas U-21 peringkat ketiga berhak atas 10 ribu dolar AS dan Budi Sudarsono 4 ribu dolar AS sebagai pencetak gol terbanyak.
Sementara, timnas U-16 gagal bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab jelang tampil di kejuaraan Piala AFC U-16/2008 di Uzbekistan awal Oktober. "Timnas tidak jadi melaksanakan ujicoba melawan timnas UEA, sebagai gantinya timnas direncanakan ujicoba melawan Arab Saudi." kata Hamka.
Ia mengatakan, timnas U-16 sendiri dijadwalkan datang lebih awal pada 23 September ke Uzbekistan. [antara]
"Kami sudah mengirim surat kesediaan ke panitia untuk mendaftar ikut turnamen itu." kata Hamka Kadi, Wakil Ketua Badan Timnas, di Jakarta, Senin.
Hamka menilai bahwa keikutsertaan timnas di ajang ini setelah melihat akan tampilnya timnas Cina, India, Thailand, Vietnam dan tuan rumah Myanmar.
"Keterangan mereka itu adalah timnas jadi tidak meragukan untuk ikut event ini," katanya.
Ditanya materi pemain yang dipanggil pada awal Nopember untuk masuk pelatnas, Hamka menyatakan, hal itu sepenuhnya menjadi hak pelatih Benny Dollo.
"Bisa saja terjadi perubahan pemain," katanya. Sebelumnya, Benny Dollo telah mengumpulkan 21 pemain di ajang Piala Kemerdekaan 2008 lalu.
Disinggung soal hadiah Piala Kemerdekaan 2008, Hamka mengaku belum menerimanya dari Panitia, "Sebaiknya tanya ke panitia karena hingga saat ini, kami belum menerimanya," katanya.
Di ajang itu, timnas senior juara berhak atas hadiah 27 ribu dolar, timnas U-21 peringkat ketiga berhak atas 10 ribu dolar AS dan Budi Sudarsono 4 ribu dolar AS sebagai pencetak gol terbanyak.
Sementara, timnas U-16 gagal bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab jelang tampil di kejuaraan Piala AFC U-16/2008 di Uzbekistan awal Oktober. "Timnas tidak jadi melaksanakan ujicoba melawan timnas UEA, sebagai gantinya timnas direncanakan ujicoba melawan Arab Saudi." kata Hamka.
Ia mengatakan, timnas U-16 sendiri dijadwalkan datang lebih awal pada 23 September ke Uzbekistan. [antara]
Senin, 15 September 2008
Sanksi Berlipat Ancam Arema
Mendung gelap sepertinya masih melingkupi dunia persepakbolaan Malang. Sanksi berlipat dipastikan bakal menghunjam ke Arema. Situasi itu imbas kerusuhan yang mewarnai laga Arema kontra PKT Bontang di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu lalu (13/9).
Seperti diberitakan kemarin (14/9), dalam duel yang dimenangi PKT 2-1 tersebut, ofisial Arema terlibat pengeroyokan terhadap wasit asal Magelang Suprihatin. Para penonton yang umumnya pendukung Arema juga melakukan tindak anarkis. Mereka melakukan pelemparan dan merusak papan yang terpasang di pinggir lapangan.
"Kami telah meminta laporan khusus ke BLI (Badan Liga Sepak Bola Indonesia, Red) terkait kejadian di Malang. Rabu besok (17/9) kami segera sidangkan kejadian itu," terang Hinca Pandjaitan, ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, kepada Jawa Pos kemarin.
Dia menambahkan, pihaknya juga tengah melakukan pengamatan menyangkut peristiwa di Stadion Kanjuruhan tersebut dari berbagai sumber. Terutama dari pemberitaan media massa yang terbit kemarin.
Dari pembacaan sementara, komdis membidik banyak elemen Arema sebagai pihak yang bakal dijatuhi sanksi. Misalnya Manajer Arema Ekoyono Hartono, panitia pertandingan Arema, serta salah seorang pemain tim berjuluk Singo Edan itu. Satu lagi adalah penonton Arema.
"Jika dari bukti-bukti yang kami dapatkan nanti semakin menguatkan kalau mereka melakukan pelanggaran, sanksi berat akan kami jatuhkan," tandas Hinca.
Khusus untuk penonton (suporter) Arema, menurut Hinca, bukan tidak mungkin, komdis akan menjatuhkan sanksi yang lebih besar daripada sanksi sebelumnya. "Seperti Anda tahu, suporter Arema saat ini masih dalam masa hukuman. Tentu itu akan menjadi pertimbangan yang memberatkan mereka," sebutnya.
Hinca juga menjelaskan, perangkat pertandingan pun tidak luput dari bidikan komdis. Sebab, insiden di Malang tersebut bermula dari kekecewaan terhadap wasit. "Itu (wasit, Red) juga pasti kami sidang," tegasnya.
Terpisah, Ketua BLI Andi Darussalam Tabusalla cukup menyayangkan aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut. Apalagi, menurut laporan yang dia terima, wasit yang memimpin pertandingan menjalankan tugas dengan baik. "Dia memimpin dengan baik. Hanya, dua asisten wasit (Muchli dan Hakim Bahar, Red) yang membantu Suprihatin yang katanya kurang bagus," kata Andi.
Karena itu, dia menyebut bahwa BLI akan mengevaluasi keduanya, terutama Hakim Bahar. Meski bakal mengevaluasi asisten wasit, buru-buru Andi melakukan klarifikasi. Andi menegaskan, meski ada evaluasi kinerja wasit, salah besar pihak yang menduga, ada "permainan" di laga Arema kontra PKT.
"Tidak ada itu yang namanya permainan. Siapa yang berani main-main di Malang? Tapi, itu bukan berarti di tempat lain ada permainan. Saya tegaskan bahwa hal itu tidak ada," ucap Andi. [jawapos]
Seperti diberitakan kemarin (14/9), dalam duel yang dimenangi PKT 2-1 tersebut, ofisial Arema terlibat pengeroyokan terhadap wasit asal Magelang Suprihatin. Para penonton yang umumnya pendukung Arema juga melakukan tindak anarkis. Mereka melakukan pelemparan dan merusak papan yang terpasang di pinggir lapangan.
"Kami telah meminta laporan khusus ke BLI (Badan Liga Sepak Bola Indonesia, Red) terkait kejadian di Malang. Rabu besok (17/9) kami segera sidangkan kejadian itu," terang Hinca Pandjaitan, ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, kepada Jawa Pos kemarin.
Dia menambahkan, pihaknya juga tengah melakukan pengamatan menyangkut peristiwa di Stadion Kanjuruhan tersebut dari berbagai sumber. Terutama dari pemberitaan media massa yang terbit kemarin.
Dari pembacaan sementara, komdis membidik banyak elemen Arema sebagai pihak yang bakal dijatuhi sanksi. Misalnya Manajer Arema Ekoyono Hartono, panitia pertandingan Arema, serta salah seorang pemain tim berjuluk Singo Edan itu. Satu lagi adalah penonton Arema.
"Jika dari bukti-bukti yang kami dapatkan nanti semakin menguatkan kalau mereka melakukan pelanggaran, sanksi berat akan kami jatuhkan," tandas Hinca.
Khusus untuk penonton (suporter) Arema, menurut Hinca, bukan tidak mungkin, komdis akan menjatuhkan sanksi yang lebih besar daripada sanksi sebelumnya. "Seperti Anda tahu, suporter Arema saat ini masih dalam masa hukuman. Tentu itu akan menjadi pertimbangan yang memberatkan mereka," sebutnya.
Hinca juga menjelaskan, perangkat pertandingan pun tidak luput dari bidikan komdis. Sebab, insiden di Malang tersebut bermula dari kekecewaan terhadap wasit. "Itu (wasit, Red) juga pasti kami sidang," tegasnya.
Terpisah, Ketua BLI Andi Darussalam Tabusalla cukup menyayangkan aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tersebut. Apalagi, menurut laporan yang dia terima, wasit yang memimpin pertandingan menjalankan tugas dengan baik. "Dia memimpin dengan baik. Hanya, dua asisten wasit (Muchli dan Hakim Bahar, Red) yang membantu Suprihatin yang katanya kurang bagus," kata Andi.
Karena itu, dia menyebut bahwa BLI akan mengevaluasi keduanya, terutama Hakim Bahar. Meski bakal mengevaluasi asisten wasit, buru-buru Andi melakukan klarifikasi. Andi menegaskan, meski ada evaluasi kinerja wasit, salah besar pihak yang menduga, ada "permainan" di laga Arema kontra PKT.
"Tidak ada itu yang namanya permainan. Siapa yang berani main-main di Malang? Tapi, itu bukan berarti di tempat lain ada permainan. Saya tegaskan bahwa hal itu tidak ada," ucap Andi. [jawapos]
Rabu, 10 September 2008
Pemerintah Minta Nurdin Halid Mengundurkan Diri
Pemerintah, melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Adhyaksa Dault, meminta Nurdin Khalid yang saat ini mendekam di penjara Cipinang, Jakarta, secara ksatria mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PSSI.
"Saya meminta Nurdin Halid untuk mengundurkan diri. Tidak ada kebencian kami kepada Nurdin Halid karena belum juga punya visi untuk memajukan sepakbola nasional. Tapi karena ada masalah hukum, sebaiknya dia mengundurkan diri," kata Adhyaksa kepada wartawan di kantornya di Senayan, Jakarta, Selasa.
Seandainya Nurdin Halid sudah bebas dari hukuman penjara pun Adhyaksa tetap mengimbau mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar itu untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum PSSI.
Imbauan pengunduran diri terhadap Nurdin Halid sebenarnya sudah sering dilontarkan oleh Adhyaksa dalam berbagai kesempatan demi kebaikan persepakbolaan nasional ke depan.
Tapi desakan mundur terhadap Nurdin hanya terdengar di luar karena pengurus PSSI terkesan menutup-tutupi permasalahan yang ada.
Adhyaksa juga mengimbau PSSI segera melakukan pembenahan di tubuh organisasi itu karena pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap sebuah organisasi independen.
Ia mendesak para pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berkata jujur kepada masyarakat mengenai kondisi yang sebenarnya dalam tubuh organisasi sepakbola itu.
"Saya meminta agar para pengurus PSSI sekarang ini bisa berkata jujur kepada masyarakat bagaimana sebenarnya kondisi kepengurusan sekarang ini," kata Adhyaksa.
Pemerintah tidak berwenang mencampuri urusan internal PSSI dan hanya bisa mengimbau PSSI untuk segera membenahi diri dengan memilih ketua umum yang baru menggantikan Nurdin Halid.
Adhyaksa juga menyinggung evaluasi terhadap berbagai event olahraga sehubungan dengan Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang dipusatkan di Gedung Tenis Tertutup Senayan Jakarta.
Selain itu, Mennegpora menyorot pembatasan jumlah cabang olahraga pada PON 2012 di Riau, kemungkinan sedikitnya cabang olahraga andalan Indonesia pada SEA Games 2009 Laos, persiapan Asian Beach Games (ABG) Oktober 2008 di Bali, dan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi.
Pada PON 2012 mendatang di Riau, Adhyaksa meminta tuan rumah benar-benar melaksanakan kesepakatan untuk membatasi cabang olahraga dengan fokus pada cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade.
"Kalau pun ada cabang tradional yang non-Olimpiade, maksimal hanya empat cabang," katanya.
Mengenai pelaksanaan SEA Games 2009 di Laos yang menurut rencana hanya mempertandingkan 25 cabang olahraga, Indonesia mengkhawatirkan tuan rumah Laos akan melombakan cabang yang tidak banyak dikenal Indonesia.
Jika itu terjadi maka akan menutup peluang Indonesia meraih lebih banyak medali emas sekaligus mengancam tekad memperbaiki peringkat di SEA Games 2009.
"Kalau nantinya hanya ada delapan cabang yang benar-benar bisa diandalkan, lebih baik Indonesia tidak ikut SEA Games Laos," kata Adhyaksa.
Mengenai penghargaan pada atlet yang berprestasi, Adhyaksa mengungkapkan, sejak 2006, pemerintah melalui Menegpora telah memberikan 200 rumah yang masing-masing senilai Rp100 juta kepada atlet dan mantan atlet, serta menyalurkan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Saya menginginkan ke depan tidak ada lagi atlet yang hanya diangkat sebagai satpam, tapi benar-benar sebagai pegawai negeri," katanya. [antara]
"Saya meminta Nurdin Halid untuk mengundurkan diri. Tidak ada kebencian kami kepada Nurdin Halid karena belum juga punya visi untuk memajukan sepakbola nasional. Tapi karena ada masalah hukum, sebaiknya dia mengundurkan diri," kata Adhyaksa kepada wartawan di kantornya di Senayan, Jakarta, Selasa.
Seandainya Nurdin Halid sudah bebas dari hukuman penjara pun Adhyaksa tetap mengimbau mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar itu untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Umum PSSI.
Imbauan pengunduran diri terhadap Nurdin Halid sebenarnya sudah sering dilontarkan oleh Adhyaksa dalam berbagai kesempatan demi kebaikan persepakbolaan nasional ke depan.
Tapi desakan mundur terhadap Nurdin hanya terdengar di luar karena pengurus PSSI terkesan menutup-tutupi permasalahan yang ada.
Adhyaksa juga mengimbau PSSI segera melakukan pembenahan di tubuh organisasi itu karena pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap sebuah organisasi independen.
Ia mendesak para pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berkata jujur kepada masyarakat mengenai kondisi yang sebenarnya dalam tubuh organisasi sepakbola itu.
"Saya meminta agar para pengurus PSSI sekarang ini bisa berkata jujur kepada masyarakat bagaimana sebenarnya kondisi kepengurusan sekarang ini," kata Adhyaksa.
Pemerintah tidak berwenang mencampuri urusan internal PSSI dan hanya bisa mengimbau PSSI untuk segera membenahi diri dengan memilih ketua umum yang baru menggantikan Nurdin Halid.
Adhyaksa juga menyinggung evaluasi terhadap berbagai event olahraga sehubungan dengan Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang dipusatkan di Gedung Tenis Tertutup Senayan Jakarta.
Selain itu, Mennegpora menyorot pembatasan jumlah cabang olahraga pada PON 2012 di Riau, kemungkinan sedikitnya cabang olahraga andalan Indonesia pada SEA Games 2009 Laos, persiapan Asian Beach Games (ABG) Oktober 2008 di Bali, dan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi.
Pada PON 2012 mendatang di Riau, Adhyaksa meminta tuan rumah benar-benar melaksanakan kesepakatan untuk membatasi cabang olahraga dengan fokus pada cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade.
"Kalau pun ada cabang tradional yang non-Olimpiade, maksimal hanya empat cabang," katanya.
Mengenai pelaksanaan SEA Games 2009 di Laos yang menurut rencana hanya mempertandingkan 25 cabang olahraga, Indonesia mengkhawatirkan tuan rumah Laos akan melombakan cabang yang tidak banyak dikenal Indonesia.
Jika itu terjadi maka akan menutup peluang Indonesia meraih lebih banyak medali emas sekaligus mengancam tekad memperbaiki peringkat di SEA Games 2009.
"Kalau nantinya hanya ada delapan cabang yang benar-benar bisa diandalkan, lebih baik Indonesia tidak ikut SEA Games Laos," kata Adhyaksa.
Mengenai penghargaan pada atlet yang berprestasi, Adhyaksa mengungkapkan, sejak 2006, pemerintah melalui Menegpora telah memberikan 200 rumah yang masing-masing senilai Rp100 juta kepada atlet dan mantan atlet, serta menyalurkan mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Saya menginginkan ke depan tidak ada lagi atlet yang hanya diangkat sebagai satpam, tapi benar-benar sebagai pegawai negeri," katanya. [antara]
Langganan:
Postingan (Atom)
